PUNGLI, SIAPA SALAH?

Saat berdiskusi dengan rekan rekan Supir yang biasanya

membawa hasil Bumi dari Aceh ke Sumut saya

mendapatkan sebuah pengakuan yang mengejutkan bahwasanya

disetiap Pos mereka harus menyetorkan sejumlah uang ke

oknum aparat sepanjang jalan lintas Aceh-Medan, bahkan

ada Pos yang mempatokan harga hingga Rp 20.000,- per

mobil.

Hingga dalam satu kesempatan saya mencoba menelusuri

penyimpangan ini dengan menumpang sebuah mobil barang yang

sarat muatan, ketika itu hanya satu "Pos" yang berusaha

menghentikan mobil kami dan meminta uang dengan terang

terangan, saya menolak memberi uang secara halus dengan

mengatakan tidak punya uang pecah (biasanya saya

mengatakan tidak punya uang pecah kepada pengemis).

ketika itu dalam benak saya perjalanan kami akan di

persulit oleh oknum petugas seperti pengakuan para supir

yang sebelumnya saya tanyai, terlebih lagi plat mobil kami

area Aceh (BL). ternyata dugaan saya salah, Petugas

tersebut membiarkan kami lewat tanpa mempersulit

sedikitpun. bahkan ketika kami melewati sebuah Rajia kami

di persilahkan lewat tanpa di persulit setelah menunjukan

kelengkan surat surat kendaraan.

ketika hal ini saya utarakan kembali ke supir lintas mereka

berdalih dan mengatakan mereka takut tidak memberi karena

ketidaklengkapan administrasi dan surat surat lainnya.

disinilah saya mengambil kesimpulan bahwa Pungli terjadi

ketika ada tawar menawar dalam sebuah proses penegakan

hukum antara oknum Petugas dengan si pelaku

pelanggaran. sebuah kesepakatan tidak tertulis inilah

menjadi dasar setiap mobil yang melintas  seolah menjadi

keharusan menyetorkan sejumlah uang sebagai uang damai

atau lebih tepatnya uang keamanan.

kalo sudah seperti ini....siapakah yang salah????