Memenuhi Hak Hak Koruptor Kecil Yang Terabaikan Oleh Hukum

Tulisan ini terinspirasi oleh sebuah diskusi dengan teman teman atas apresiasi mereka terhadap sebuah pungli yang dilakukan oleh oknum karena menganggap sebuah kewajaran yang patut dan tabu untuk di permasalahkan.

Korupsi dan Singkong hampir tak berbeda tingkat kesuburannya di tanah Indonesia, iklim geografis dan tingkat toleransi yang tinggi merupakan lahan yang empuk bagi kedua tanaman tersebut untuk tumbuh subur di negeri ini

KPK sebagai pemburu koruptor yang kemampuannya tak diragukan lagi untuk mengungkap skandal koruptor kelas kakap di negeri ini seolah tak berdaya untuk memutus siklus koruptor yang terus berkembang pola dan strateginya untuk meregenerasi diri dalam mengerogoti uang negara.

Apa yang salah tentang penanganan Korupsi di sini saya sedikit mencoba memberi gambaran.

MENGAPA KORUPSI SUSAH DI BASMI DI INDONESIA

1. Persepsi Masyarakat Yang Salah
Masyarakat cenderung bersikap toleran terhadap penyimpangan prilaku korupsi karena mengangap tidak dirugikan secara langsung dan seringkali menganggap sebuah kelumrahan seorang oknum mengunakan fasilitas yang tidak semestinya bahkan masyarakat cenderung memberi ruang dan kesempatan akan hal itu.

2. Sistem Yang Salah
Sistem birokrasi yang berbelit belit menjadi celah yang dimanfaaatkan oleh koruptor untuk melakukan tindakan korupsi,

3. Penanganan Yang Salah
Penegak hukum mengandalkan kekuatan hukum untuk menjerat pelaku dan mengabaikan kekuatan moral masyarakat, padahal fakta yang terjadi sering penegak hukum terlibat dan bermain mata terhadap koruptor sehingga tugas penegak hukum menjadi tidak efektif.

Korupsi, Solusi dan Sosialisasi

Membasmi koruptor tidak cukup dengan Aktif Action tapi harus lebih digalakan Pasif Action dengan mengubah pradigma masyarakat untuk lebih perduli dan anti terhadap tindakan korupsi sekecil apapun itu, masyarakat harus dikondisikan seperti seorang Polisi yang memiliki peran pengawasan dan invetigasi terhadap tindakan korupsi. Bayangkan anda adalah aparat publik yang melakukan pungli dan masyarakat yang anda pungli berkata “anda melanggar pasal XX dan dapat dikenakan hukuman penjara sekian tahun” pastinya anda sebagai oknum akan kembali ke jalan yang benar karena adanya pengawasan langsung oleh publik.

Selanjutnya Pangkas jalur birokrasi dan sempurnakan sistem yang ada semudah mungkin bagi masyarakat untuk mengaksesnya, jangan lagi di lempar dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mengurus satu surat ijin saja, bahkan untuk membayar pajak saja masyarakat di sulitkan dan dipersulit oleh birokrasi yang berbelit belit,

Seperti membasmi nyamuk seharusnya kita membasmi jentik untuk memutus siklus khidupan nyamuk tersebut, karena seberapa besarpun usaha kita membasmi nyamuk kalau jentiknya dibiarkan hidup mereka akan kembali dalam waktu yang singkat.

Memburu koruptor kakap pasti akan menimbulkan perlawanan yang tak kalah hebat dari sang koruptor, penegak hukum membutuhkan tenaga ekstra juga biaya yang lumanyan besar sehingga tak jarang tingkat pengembalian kerugian negara tidak sebanding dengan biaya pengungkapan kasus.
Koruptor kecil tidak punya power untuk melawan sehingga mudah dijerat hukum dengan biaya minimal

Tanpa mengurangi eksistensi dan apresiasi terhadap pengungkapan skandal mega korupsi oleh penegak hukum, sudah seharusnya KPK, Jaksa dan Polisi sebagai pembasmi koruptor harus bersinergi untuk memutus siklus korupsi dinegeri ini dengan membasmi koruptor koruptor kecil yang terabaikan haknya untuk di Penjara.